RUANGBEKASI.ID | CIKARANG
Pemerintah Kabupaten Bekasi tengah menyiapkan skema pemberian bantuan bagi pelaku usaha transportasi. Ojek online dan para nelayan akan mendapat prioritas dalam bantuan ini.
Ini merupakan bantuan tambahan dari pemerintah daerah kepada pihak yang paling terdampak atas kenaikan bahan bakar minyak.
Selain pelaku usaha angkutan umum, bantun ini diberikan pada warga miskin yang tidak terdata pada program bantuan langsung tunai (BLT) yang disalurkan pemerintah pusat.
“Jadi selain bantuan dari pusat, bantuan lainnya kami upayakan untuk membantu masyarakat yang terdampak. Skemanya tengah dikaji,” ucap Penjabat Bupati Bekasi, Dani Ramdan.
Anggaran untuk bantuan bagi warga miskin dan pelaku usaha transportasi ini, kata Dani, berasal dari Dana Alokasi Umum dan dana bagi hasil yang diterima Pemkab Bekasi. Sedikitnya dua persen dari penerimaan tersebut akan dialokasikan untuk bantuan terhadap mereka yang terdampak.
Hanya saja, nominal serta skema penyaluran bantuan masih disusun. Dani memastikan, penerima bantuan ini pun sedang dalam pendataan.
“Bagi para pelaku transportasi umum saat ini sedang menunggu proses pendataan. Juga kami sedang menghitung dan menunggu pedoman teknis dari Kemendagri, kebetulan itu nanti bisa dilakukan di perubahan anggaran yang sedang kami proses juga,” ucapnya.
Agar dapat benar-benar memberikan efek positif bagi penerima, anggaran bantuan ini pun turut dialokasikan oleh pemerintah desa melalui anggaran desa. Akan tetapi bantuan ini khusus bagi warga kurang mampu dan tidak terdata pada program BLT BBM akan dibantu.
“Jadi selain DAU dan dana bagi hasil yang akan kami geser sebanyak dua persen. Kami juga dorong ada bantuan dari pemerintah desa melalui anggaran dana desa bagi masyarakat tidak mampu yang namanya tidak tercantum pada program BLT BBM. Kami upayakan bantuan ini agar merata dan tepat sasaran,” ucapnya.
