RUANGBEKASI.ID | CIKARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat bakal mengambil alih persoalan lingkungan yang terjadi di sejumlah daerah. Hal itu diungkapkan Penjabat Gubernur Bey Machmudin saat beraudiensi dengan para tokoh Kabupaten Bekasi di Cikarang Pusat, Kamis 5 Oktober 2023.
Pihaknya pun bakal menggandeng kepolisian hingga TNI agar penegakkan hukum dapat turut diterapkan pada para pelaku, termasuk di Kabupaten Bekasi.
“Harus ada tindakan hukum terkait limbah ini, maka kami akan bekerja sama dengan Kepolisian, kalau perlu bersama TNI untuk menindak pencemaran ini,” kata dia kepada wartawan usai beraudiensi.
Menurut Bey, isu pencemaran lingkungan banyak dikeluhkan masyarakat di Jawa Barat. Kabupaten Bekasi menjadi salah satu daerah yang lingkungannya turut tercemar. Terlebih banyak kawasan industri berdiri di Bekasi.
Sayangnya, pencemaran lingkungan tidak bisa ditangani pemerintah daerah setempat karena sumber limbah berada di luar daerahnya.
Dari penelusuran pemerintah daerah setempat, termasuk di Kabupaten Bekasi, limbah yang mencemari sungai itu rupanya berasal dari daerah lain sehingga memerlukan peran pemerintah provinsi.
Bey menegaskan, pihaknya bakal terjun langsung ke lapangan guna meninjau kondisi lingkungan yang tercemar.
“Kami terjun ke lapangan melihat kondisinya, pusatnya dari mana. Karena misalnya tadi di Karawang ditelusuri ternyata limbahnya bukan dari Karawang, jadi pemerintah daerah setempat tidak bisa bertindak sehingga memang harus ditarik ke provinsi,” ucap dia.
Kewenangan Pemerintah Daerah
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan menyambut baik komitmen Pj Gubernur Bey Machmudin untuk turut menangani persoalan lingkungan di Kabupaten Bekasi.
“Kehadiran Pak Pj Gubernur menjadi bukti bahwa Kabupaten Bekasi masuk atensi dia. Selain lingkungan, juga pendidikan dan transportasi publik seperti LRT yang akan diperpanjang rutenya. Tentu kami menyambut positif,” ucap dia.
Diakui Dani, terdapat kendala pada penindakan pencemaran lingkungan terutama pada perusahaan besar. Pasalnya pemerintah tingkat kabupaten/kota tidak memiliki kewenangan. Untuk itu pihaknya telah melaporkan sejumlah kasus pada pemerintah provinsi.
“Memang ada kendala temuan yang perusahaannya tergolong besar, harus ke provinsi jadi sifatnya pelaporan. Beberapa sudah dilaporkan dan ditindak, ada yang masih diproses,” ucap dia. (arb)***
