RUANGBEKASI.ID | CIKARANG
Penanganan banjir menjadi persoalan yang banyak dikeluhkan warga Kabupaten Bekasi. Warga berharap pemerintah serius menangani banjir yang saban tahun selalu terjadi.
Keluhan itu disampaikan warga di hampir setiap kecamatan pada musyawarah rencana pembangunan (Murenbang) 2023. Kendati sektor infrastruktur selalu mendapat porsi anggaran terbesar, namun persoalan banjir tak kunjung terselesaikan.
Camat Tambun Utara, Najmudin membenarkan keluhan tersebut. Dia menyampaikan, setiap tahunnya banjir menimpa hampir seluruh desa akibat meluapnya dua sungai besar yang melintasi wilayahnya. Bahkan, pada Februari ini, Tambun Utara menjadi daerah terparah banjir hingga ketinggian mencapai dua meter.
“Untuk itu, pengaspalan/perbaikan jalan Kabupaten yang rusak, peningkatan jalan alternatif penghubung antar desa, pembangunan jalan tanggul, pembangunan gedung serbaguna, peningkatan mutu jalan utama, dan perbaikan jalan raya CBL menjadi usulan prioritas pada Musrenbang kali ini.” ucapnya.
Hal senada diungkapkan amat Babelan, Khoirudin. Salah satu permasalahan yang terjadi di yakni sering terjadinya musibah banjir di beberapa titik diantaranya.
Setidaknya terdapat satu kelurahan dan tiga desa yang kerap terendam banjir. Curah hujan yang tinggi menyebabkan meluapnya air hingga merendam ribuan rumah warga.
“Jadi hasil dari Musrenbang kecamatan, kelurahan, dan desa yang akan diusulkan pada tahun anggaran 2023 dari aspirasi masyarakat di Kecamatan Babelan sebanyak 2.292 usulan, dan pengendalian banjir masuk kedalamnya,” ucapnya.
Keluhan serupa pun disampaikan pada Musrenbang di Kecamatan Setu dan Cikarang Selatan. Berbagai persoalan yang ada belum sepenuhnya bisa teratasi, terutama infrastruktur dan pengendalian banjir.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi mengatakan, pembangunan infrastruktur masih menjadi prioritas program kerja Pemerintah Kabupaten Bekasi pada 2023. Dalam program tersebut, pengendalian banjir masuk sebagai bagian dari prioritas pembangunan.
“Jadi pengendalian banjir ini dikerjakan tidak hanya dalam satu tahun namun berkesinambungan sejak beberapa tahun lalu programnya sudah dilaksanakan. Karena ini berkaitan dengan sungai jadi pengendaliannya disesuaikan dengan program pemerintah provinsi dan pusat,” ucap dia.
Namun demikian, Dedy memastikan, usulan yang disampaikan warga terkait banjir akan ditindaklanjuti. Setiap perangkat daerah terkait akan melakukan survei langsung ke lapangan untuk menentukan langkah lanjutan terkait keluhan yang disampaikan.
“Saya berharap, para Kepala Perangkat Daerah dapat mengakomodir sesuai dengan kemampuan dari dana APBD di daerah kita. Tentunya dilihat daripada kewajaran dan kesiapan terhadap usulan tersebut, dan tentunya dinas-dinas dapat menilai dan dapat memverifikasi dengan baik,” ucapnya.
Kepala Bidang Bina Program Bappeda Kabupaten Bekasi, Agus Budiono menambahkan, Pemkab Bekasi telah berkoordinasi dengan provinsi maupun pusat dalam penanganan banjir. Upaya itu diselaraskan dalam program revitalisasi Citarum yang digelar sejak beberapa tahun lalu.
“Karena tahun sebelumnya fokus di hulu, sekarang mulai merambah ke hilir, salah satunya di Bekasi. Koordinasi terus kami lakukan,” ucap dia.
Salah satu program pengendalian banjir yakni pelebaran Kali Bekasi. Setidaknya Rp 50 miliar telah disiapkan Pemkab Bekasi untuk pembebasan lahan. Sedangkan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah pusat.
“Sebenarnya sudah dialokasikan tahun lalu, namun dialihkan menjadi tahun ini. Mudah-mudahan dengan dilebarkannya sungai, potensi banjir bisa ditekan,” ucap dia.
Selain itu, lanjut Agus, Pemkab Bekasi pun merencanakan pembangunan sumur serapan dan folder yang berfungsi menampung air saat curah hujan tinggi.
“Sedangkan untuk normalisasi sungai sudah dilakukan sejak tahun kemarin tapi kan sungai itu makin lama sedimentasinya terus bertambah jadi kembali dangkal. Maka langkah berikutnya dibuat sumur serapan seperti di DKI dan folder-folder,” ucap dia. (arb/pr)***
