RUANGBEKASI.ID | CIKARANG
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan bantuan subsidi upah bagi pekerja tidak masuk dalam anggaran 2021. Alhasil, pekerja yang mendapat gaji Rp 5 juta ke bawah tidak lagi mendapatkan bantuan Rp 600.000 per bulan.
Meski demikian, Ida mengklaim, bantuan tersebut akan dialihkan ke dalam program kartu Prakerja. Soalnya, mulai tahun ini, Kartu Prakerja tidak lagi fokus pada peningkatan kompetensi namun menjadi semi bantuan sosial.
“Subsidi upah sampai sekarang di anggaran 2021 tidak dialokasikan karena konsentrasi di kartu Prakerja. Kartu Prakerja tidak hanya peningkatan kompetensi tapi juga insentif, menjadi semi bansos,” kata Ida saat berkunjung ke perusahaan jamu dan kosmetik di Kabupaten Bekasi, Rabu, 3 Februari 2021.
Hanya saja, Ida tidak menjelaskan lebih lanjut perubahan skema kartu Prakerja karena kewenangannya berada di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Namun begitu, kata dia, anggaran untuk program kartu Prakerja mengalami kenaikan. Tetapi tersebut merupakan kewenangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
“Kartu Prakerja ada insentifnya dan tetap dilanjutkan. Alokasinya cukup besar Rp 20 triliun. Tapi kartu Prakerja berada di bawah Menko Perekonomian, kami bagian dari program itu, kami punya pelayanan sisnaker yang memberikan pelatihan bagi program pra kerja kerja,” ucap dia.
Di sisi lain, Ida mengaku, pandemi covid-19 cukup memukul kaum pekerja. Hal itu terbukti dari jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terbilang tinggi. Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, hingga Agustus 2020, telah terjadi 2,1 juta kasus PHK se-Indonesia.
Angka tersebut praktis mengatrol jumlah pengangguran menjadi 9,7 juta jiwa dari semula 7,05 juta jiwa, sebelum pandemi. “Memang ada peningkatan dengan kondisi pandemi ini,” ucap dia.
Ida menambahkan, sebenarnya tidak hanya PHK yang terjadi kepada para pekerja namun tidak sedikit yang dirumahkan lalu dipotong gajinya hingga seluruhnya. “PHK dilihat dari angka memang sangat kecil tapi yang banyak itu yang dirumahkan dengan penghasilan yang berkurang setengah, 75 persen bahkan berkurang sama sekali tapi status mereka belum di PHK,” ucap dia.
Kendati bantuan subsidi upah ditiadakan, Ida memastikan pemerintah memiliki sejumlah lain untuk meminimalisasi dampak pandemi ini. “Prakerja yang semula untuk peningkatan kompetensi jadi berubah jadi semi bansos untuk prakerja. Kami juga melaksanakan jaring pengaman sosial yang lebih kami arahkan untuk mereka yang terdampak covid-19,” ucap dia. (arb)
