RUANGBEKASI.ID | CIKARANG
Pemerintah Kabupaten Bekasi menyiapkan sedikitnya Rp 17 miliar untuk membantu warga yang terkena imbas kenaikan harga bahan bakar minyak. Rencananya, bantuan itu akan disalurkan ketika inflasi naik sebesar dua persen.
Sedangkan, bantuan dalam upaya pengendalian inflasi akan disalurkan dalam beberapa bentuk, di antaranya operasi pasar.
Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan mengatakan, skema bantuan awalnya akan disalurkan dalam bentuk kupon solar yang diprioritaskan bagi nelayan. Hanya saja, program serupa lebih dulu digulirkan oleh pemerintah provinsi.
Kemudian bantuan padat karya bagi para pekerja dengan penghasilan di bawah upah minimum kabupaten pun tidak bisa disalurkan karena lebih dulu dianggarkan pemerintah pusat. Untuk itu, lanjut Dani, pihaknya tengah menyusun ulang bentuk penyaluran bantuan agar tepat sasaran.
“Namun kemarin kami sudah diskusikan di tingkat provinsi ternyata kegiatan yang akan kami lakukan, seperti pemberian voucher BBM jenis solar untuk nelayan, kemudian bagi pengemudi ojek online dan angkutan umum sudah di-cover anggaran provinsi. Lalu bantuan padat karya sudah ada juga di pusat,” ucap dia.
Untuk itu, pihaknya tengah melakukan pendataan secara lebih detail kepada warga miskin sasaran penerima bantuan ini yang belum masuk ke data penerima manfaat dari pemerintah pusat maupun provinsi.
“Diperkuat datanya. Dan supaya tidak duplikasi, saya dan Pak Sekda akan merancang ulang kira-kira kegiatan apa karena baik sasaran dan objek jangan sampai sama lagi. Selain dalam bentuk operasi pasar, bantuan akan dilakukan dalam bentuk lain yang tepat sasaran,” kata Dani.
Sementara itu, anggaran belasan miliar rupiah yang disiapkan itu, lanjut Dani, berasal dari dua mata anggaran. Pertama, berasal dari dana transfer umum dari dana alokasi khusus atau dana bagi hasil pemerintah pusat. Pada sumber ini, Pemkab Bekasi mengalokasikan dua persen atau Rp 7 miliar untuk mencegah inflasi.
Kedua, pendanaan itu berasal dari biaya tak terduga (BTT) yang semula disiapkan Pemkab Bekasi untuk penanganan covid-19. Hingga pertengahan September, kata Dani, alokasi BTT masih tersisa Rp 20 miliar. Separuh dana tersebut digunakan untuk mengendalikan inflasi.
“Kalau dipakai semua tidak mungkin karena sekarang menghadapi musim penghujan, biasanya ada alokasi anggaran juga untuk penanganan bencana. Kita pakai setengah atau Rp10 miliar, artinya ada Rp17 miliar untuk penanganan inflasi,” katanya.
Dia memastikan program tersebut akan disiapkan secara matang sehingga bisa menyentuh warga terdampak kenaikan BBM. “Kami sudah merancang kebijakan sesuai dengan arahan pusat untuk memanfaatkan anggaran yang dialokasikan bagi masyarakat miskin terdampak kenaikan harga BBM dan bahan pokok,” kata Dani.
Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan, skema bantuan yang disiapkan Pemkab Bekasi rencananya akan disalurkan ketika telah terjadi inflasi dengan kenaikan mencapai 2 persen, terutama bantuan dalam bentuk operasi pasar.
“Begitu inflasinya di atas dua persen (bantuan bisa disalurkan), karena kan diprediksi pertumbuhan inflasi itu dua persen maka bisa disalurkan,” kata dia. (arb)***
