RUANGBEKASI.ID | CIKARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan proyek restorasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Paljaya di Muara Tawar Kabupaten Bekasi dilakukan untuk mengembangkan kawasan pesisir.
Dengan pengembang tersebut, ekonomi bakal bangkit dan pendapatan nelayan bisa meningkat. Untuk itu, musyawarah dengan warga sekitar terutama para nelayan terus dilakukan untuk mengakomodasi aspirasi yang disampaikan.
“Ini salah satu upaya kami untuk memediasi kelompok-kelompok nelayan yang ada, harapan kami tentunya masyarakat dari kelompok nelayan ini paham apa yang nanti akan ditata dan apa yang kami lakukan,” kata Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Muara Ciasem yang membawahi PPI Paljaya, Ahman Kurniawan.
Pada Jumat (4/5/2024) malam, pihak UPTD yang mewakili Dinas Perikanan dan Kelautan Jawa Barat beserta pihak pengembang menggelar musyawarah dengan warga sekitar termasuk para nelayan. Pertemuan dilakukan di Kantor Sekretariat Bersama PPI Paljaya Desa Segarajaya Kecamatan Tarumajaya Kabupaten Bekasi.
Ini menjadi pertemuan yang kesekian yang digelar untuk menyosialisasikan program pengembangan PPI Paljaya.
“Ini salah satu upaya kami untuk memediasi kelompok-kelompok nelayan yang ada, harapan kami tentunya masyarakat dari kelompok nelayan ini paham apa yang nanti akan ditata dan apa yang kami lakukan,” kata Ahman.
Pengembangan
Ahman mengatakan, restorasi dilakukan untuk mengembang sekaligus mengoptimalkan peran PPI Paljaya. Selama ini, PPI yang berada di pesisir utara Kabupaten Bekasi ini lebih banyak dimanfaatkan nelayan. Nantinya, PPI Paljaya akan ditata kembali dengan mengembangkan fungsi lainnya seperti konservasi dan wisata.
Namun, dipastikan pengembang ini bukan untuk membatasi nelayan melainkan mengembangkan potensi lainnya. Dengan pengembangan ini, ekonomi di pesisir utara akan meningkat dan pendapatan nelayan pun turut naik.
“Penataan ini akan membawa ke arah yang lebih baik, tidak hanya nelayannya tapi juga dari sektor pengembangan kawasan juga wisatanya. Jadi tidak benar kalau pemerintah dalam hal ini tidak memperhatikan kepentingan nelayan, justru kami menata dan mengembangkan kawasan pelabuhan perikanan ini kan dalam rangka membantu nelayan secara umum,” kata dia.
Dari serangkaian pertemuan yang digelar, sejumlah kelompok nelayan telah memahami konsep pengembangan PPI. Akan tetapi, musyawarah terus dilakukan agar seluruh pihak terutama warga dan nelayan sekitar dapat turut serta menyukseskan pengembangan ini.
“Satu per satu kami fasilitasi untuk mediasi dengan kelompok nelayan. Sebelumnya 18 kelompok nelayan perahu dan koperasi sudah terselesaikan dan saat ini tercatat sekitar 45 kelompok dengan jumlah 114 nelayan,” kata Ahman.
Senada dengan Ahman, perwakilan pengembang memastikan kepentingan warga sekitar dan nelayan tetap diutamakan dalam pengembangan ini. Aspirasi terkait kompensasi pun turut menjadi perhatian.
“Saya hadir, tentunya siap mengakomodasi apa yang menjadi keinginan nelayan secara langsung dengan bertatap muka. Terkait kompensasi yang diusulkan nelayan, tetap kami perhatikan. Karena ini menyangkut kegiatan di masa depan, kami akan komunikasikan lagi dalam waktu dekat ini. Pastinya kami tidak akan meninggalkan nelayan” ujar David, pimpinan dari Tata Ruang Pelabuhan Nasional.
Sementara itu, Kepala Tempat Pelelangan Ikan Paljaya, Luthfi Hamdani berharap pertemuan antara nelayan dengan pihak TRPN dapat mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak. (arb/pr)***
