RUANGBEKASI.ID | CIKARANG –
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kabupaten Bekasi naik signifikan. Kini daerah berjuluk kota jawara ini masuk dalam jajaran 10 besar pemerintahan yang menerapkan sistem elektronik terbaik di tanah air.
Seperti diketahui, SPBE merupakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada masyarakat. Dengan penerapan elektronik, pelayanan publik diklaim makin meningkat dan meminimalisasi praktik korupsi.
Dengan peningkatan indeks SPBE tersebut, Pemerintah Kabupaten Bekasi diganjar penghargaan dalam Digital Government Award SPBE Summit 2024 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) di Istana Negara, Jakarta pada Senin (27/5/2024).
Pemkab Bekasi berhasil meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektornik (SPBE) dan masuk 10 Kabupaten/Kota terbaik yang mendapatkan penghargaan tersebut dari KemenPAN-RB.
“Hari ini kami dalam Digial Government SPBE Summit 2024 mendapakan penghargaan atas peningkatan indeks SPBE terbaik, signifikan kenaikananya dari tahun lalu sehingga kita masuk 10 Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan tersebut,” ujar Penjabat Bupati Bekasi Dani Ramdan setelah menerima penghargaan.
Indeks SPBE Kabupaten Bekasi pada tahun 2023 meroket di angka 3,2. Angka tersebut jauh di atas indeks SPBE Kabupaten Bekasi pada 2022 lalu yang hanya di angka 1,5.
Dani mengatakan, peningkatan indeks SPBE ini merupakan buah dari komitmen seluruh jajaran Pemkab Bekasi dalam menerapkan sistem elektronik. Berbagai pelayanan dilakukan dengan aplikasi dan terus berjalan hingga kini.
“Jadi aplikasi tidak hanya dibuat tapi benar-benar digunakan. Sehingga manfaatnya dirasakan masyarakat secara penuh, bukan sebatas pada slogan. Alhamdulillah komitmen ini berbuah hasil,” ucap dia.
Digital Government Award SPBE Summit 2024 itu juga sekaligus peluncuran Government Technology (GovTech) Indonesia yang dilakukan langsung oleh Presiden Joko Widodo. Sistem yang diberi nama INA digital ini dibangun untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, terpercaya dan efisien.
“Jadi pelayanan digital merambah semua sektor, beberapa sektor prioritas yang terintegrasi di INA Digital seperti layanan pendidikan termasuk Kartu Indonesia Pintar (KIP), layanan Kesehatan termasuk BPJS, perawatan di rumah sakit serta praktek dokter,” kata Dani.
“Selain itu juga pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP dan KK juga termasuk izin usaha, juga pelayanan SIM. Di Kabupaten Bekasi juga akan kita terapkan,” ucapnya. (arb)***
