RUANGBEKASI.ID | CIKARANG
Sejumlah perwakilan warga Desa Cipayung Kecamatan Cikarang Timur mengadukan persoalan pembangunan penanganan banjir di wilayahnya ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bekasi.
Warga menyebut, pembangunan yang dilakukan Badan Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum itu tidak tepat sasaran. Lebih dari itu, penanganan banjir di Cipayung ini dinilai lebih menguntungkan pengembang. Warga tidak merasakan pembangunan itu.
“Yang kami perjuangkan penanggulangan banjir Kali Cibeet yang berada di Desa Cipayung, yang kebetulan ada empat titik yang rawan banjir. Kami minta penanganan banjir ini dilakukan menyeluruh, bukan yang berhubungan sama pengembang saja,” kata Kepala Desa Cipayung, Ajan.
Ajan menuturkan warganya terkena dampak banjir luapan sungai Cibeet berjumlah sedikitnya 2.600an Kepala Keluarga (KK). “Yang kena banjir itu hampir semuanya, di wilayah RT 02 RW 04, dan 01 01, 02 01, 03 01 Kampung Ciranggon. Keinginan kami itu untuk bisa menanggulangi banjir ke depannya,” ucap dia.
Menurut Ajan, permohonan penanganan banjir sebenarnya telah diakomodasi oleh BBWS. Saat melakukan sosialisasi kepada warga, penanganan banjir akan dilakukan dengan cara membangun sheet pile atau turap di empat titik banjir.
Keempat lokasi itu dianggap rawan karena berada di cekungan sungai dan di dataran yang rendah. “BBWS juga sudah mengukur di bantaran sungai untuk turap. Tapi dari data yang kami dapat, ternyata enggak di situ turapnya,” ucap Ajan.
Penurapan dengan nama kegiatan Pembangunan Pengendalian Banjir Sungai Cibeet dengan anggaran Rp 14 miliar hanya dilaksanakan di bentangan sungai sepanjang 300 meter.
“Dan yang dibangunnya juga itu di deket tempat wisata Dwi Sari Water Park, panjangnya 300 meter. Ini kami protes. Banjirnya di mana, dibangunnya di mana,” ucap dia.
Untuk itu, lanjut Ajan, pihaknya berharap DPRD Kabupaten Bekasi dapat mengintervensi pembangunan salah sasaran ini. “Oleh itu kami mengadukan kepada DPRD. Gimana sih, pembangunan itu harusnya berpihak kemana, warga atau pengusaha,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, BN Holik menegaskan akan menindaklanjuti keluhan yang disampaikan warga Cipayung. Menurut dia, pemerintah seharusnya melakukan penanganan banjir di lokasi yang seharusnya dan tidak berkaitan dengan kepentingan manapun.
“Ini ironisnya justru akan dipergunakan untuk penanganan sepanjang pinggir sungai yang disampingnya memang ada kepentingan pihak swasta,” ujar Holik.
Menurut dia, hal itu yang pada akhirnya menjadi keresahan warga. Untuk itu, pihaknya akan menganalisa yang selanjutnya akan ditindaklanjuti kepada sejumlah pihak terkait.
“Agar sebelum menentukan bangunan berdasarkan realisasi kontraktor yang akan ditunjuk, maka sayogyanya harus kembali ditelaah agar tidak menjadi salah kaprah, nah itu harapan kami. Adapun surat yang akan disampaikan, kami DPRD akan menyampaikan surat ke Kementerian PUPR, bila perlu beraudiensi supaya persoalannya menjadi terang menderang,” tegasnya. (mrb)
